Jokowi Dianggap Anggota Kehormatan Golkar Meski Tanpa KTA

IsuUtama.com – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi tidak lagi menjadi kader partai politik mana pun setelah keluar dari PDI Perjuangan. Namun, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Golkar, Derek Loupatty, menyatakan bahwa Jokowi telah dianggap sebagai anggota kehormatan Partai Golkar meskipun tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Derek mengungkapkan, Jokowi dianggap anggota kehormatan Golkar karena jasanya sebagai negarawan yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. Dukungan Golkar terhadap Jokowi juga telah berlangsung sejak ia pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014.

“Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA. Golkar menganggap Pak Jokowi sebagai negarawan karena kami telah mendukung beliau dari 2014 hingga 2024,” ujar Derek kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Kamis (5/12/2024).

Dua Jenis Keanggotaan Golkar

Menurut Derek, Golkar memiliki dua kategori keanggotaan: anggota biasa dan anggota kehormatan. Sebagai anggota kehormatan, Jokowi tidak perlu melalui prosedur administratif seperti kader partai lainnya.

“Untuk tokoh sekelas Pak Jokowi atau Pak Prabowo, mereka tidak perlu memiliki KTA. Mereka adalah negarawan yang otomatis menjadi anggota kehormatan Golkar,” jelas Derek.

Tokoh Lain Sebagai Anggota Kehormatan

Selain Jokowi, Golkar juga menganggap sejumlah tokoh lain sebagai anggota kehormatan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

“Mas Gibran, yang dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo, juga merupakan anggota kehormatan. Begitu pula Mas Bobby dan tokoh lainnya dalam koalisi,” kata Derek.

Hak Jokowi Sebagai Anggota Kehormatan

Sebagai anggota kehormatan, Jokowi memiliki hak untuk mewakili Golkar dalam menyampaikan program-program yang diusung partai.

“Pak Jokowi bisa berbicara sebagai representasi Golkar. Status anggota kehormatan ini menunjukkan penghormatan kami atas peran beliau sebagai negarawan,” ujar Derek.

Derek juga menambahkan bahwa tokoh-tokoh seperti Jokowi dan Prabowo dianggap sebagai bagian dari sejarah Golkar, meski tidak lagi berstatus sebagai kader aktif. Keputusan Golkar ini mempertegas hubungan erat partai dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar di panggung politik Indonesia.

Baca Juga : Dr. Ali MochtarNgabalin Menguatkan Moderasi Beragama Melalui Media